MATARAM- Desakan agar Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan “Dana Siluman” DPRD NTB kian menguat. Permintaan itu disampaikan tim kuasa hukum terdakwa yang menilai nama gubernur terus disebut dalam persidangan.
Pengacara terdakwa, Irpan Suriadiata, menegaskan bahwa pemanggilan gubernur penting untuk memperjelas fakta yang berkembang di ruang sidang.
“Karena nama gubernur disebut-sebut terus. Kami minta seharusnya gubernur dihadirkan. Kan hanya sebagai saksi, apa sulitnya,” ujar Irpan, Senin (20/04/2026).
Menurutnya, sejak awal persidangan, sejumlah saksi dari unsur legislatif maupun eksekutif kerap menyebut nama gubernur saat menjelaskan aliran dana yang diterima dari para terdakwa, yakni Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Nashib Ikroman.
Irpan menilai, tanpa kehadiran gubernur, kesaksian para saksi menjadi tidak utuh karena tidak disertai bukti otentik yang menguatkan keterlibatan kepala daerah tersebut.
“Ini untuk meluruskan saja. Semua saksi sebut nama gubernur, termasuk ketua DPRD, tapi mana gubernurnya,” katanya.
Ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan permintaan tersebut demi memperjelas apakah benar ada perintah atau keterlibatan gubernur dalam program Desa Berdaya yang disebut sebagai muara kasus ini.
Kasus dugaan “Dana Siluman” DPRD NTB mencuat dari temuan aliran dana kepada sejumlah anggota legislatif yang disebut-sebut berkaitan dengan program Desa Berdaya.
Praktik ini diduga terjadi melalui mekanisme di luar prosedur anggaran resmi, dengan dalih dukungan terhadap program pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan setelah muncul indikasi adanya pembagian uang kepada anggota DPRD
Proses hukum berlanjut hingga persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram, dengan menghadirkan saksi dari unsur legislatif dan eksekutif.
Dalam persidangan, terungkap berbagai kesaksian yang menyebut adanya aliran dana dan keterlibatan sejumlah pihak termasuk Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.
